Strategi Kepala dan Ekor di Pentas Implementasi OSS Pemkot Bogor

Bapak-bapak dan Ibu-ibu berseragam coklat memenuhi hingga dua pertiga ruangan yang berukuran kira-kira dua kali lapangan tenis. Mereka mengobrol, riuh rendah dengan logat sunda yang kental. Kadang tertawa, kadang mengomentari “Blackberry” yang dijual seharga kurang lebih dua ratus ribu, handphone cdma bundling milik Telkom Flexi, sponsor acara yang didisplay di sebuah booth diluar ruangan.


Begitulah apabila Ruang Rapat I Sekda Balaikota Kota Bogor, ketika menjadi tempat penyelenggaraan Seminar Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal bertajuk “Strategi Migrasi Linux” yang mengundang para pimpinan kelurahan, kecamatan, serta instansi terkait.

Selain itu, dalam seminar yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bogor bekerjasama dengan Departemen Komunikasi danInformatika (Depkominfo) RI pada hari Selasa, 30 Juni 2009 ini juga dihadiri beberapa orang dengan pakaian rapi ala kantoran, lengkap dengan celana bahan dan sepatu mengkilap.

Tak perlu banyak menduga, merekalah para pelaku bisnis dan perhotelan, juga sebagian diantaranya utusan dari sekolah-sekolah di Kota Bogor. Tampak juga undangan yang lain adalah dari komunitas pengguna Linux Bogor yang antusias duduk dideretan paling depan bangku seminar. Tak berapa lama, acara dimulai.

Ruangan yang sudah ditata sedemikian rupa menjadi tempat seminar ini riuh rendah dengan “obrolan siang” dengan ceritera obrolan mulai Pilpres, capeknya bekerja hingga gosip kinerja kelurahan sebelah berangsur hening ketika Pemerintah Kota Bogor selaku panitia seminar, melalu Dinas Hubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bogor menyampaikan susunan acara.

Acara dimulai tepat Pukul dua siang dan direncanakan berakhir pas adzan ashar tiba. Bagaimanakah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang biasanya digeneralisasi sebagai kalangan “gaptek” alias gagap teknologi ini bisa memahami, dan kemudian menerima solusi final penggunaan perangkat lunak legal dengan bermigrasi ke Linux?

Membayangkan bagaimana strategi yang baik untuk bermigrasi ke Linux kepada para PNS dan pelaku ekonomi di Kota Bogor ini sepertinya gampang-gampang susah. Gampang, karena sistem dan kultur birokrasi anutan pelaku pemerintahan baik sipil maupun militer di negeri ini amat feodal. ‘Pabila sudah ada inisiatif untuk melegalkan semua sistem operasi komputer maka bawahan manut aja. Yang susah adalah meyakinkan.

Ada teman yang mempunyai jasa konsultan TI membeberkan susah gampang migrasi ke Linux/FOSS (Free & Open Source –bebas dan berkode sumber terbuka) dengan melakukan kiat yang tepat dalam membantu resistensi dari user (pengguna). Menurut sang teman, timnya dengan gampang bisa meyakinkan orang TI di perusahaan tersebut, namun yang susah adalah meyakinkan level manajerial dan level pengguna atau operator sekaligus.

Ibaratnya menangkap ular, yang dilakukan adalah mencekal badan ular yang demikian panjang padahal kepala dan bagian ekor bisa bergerak kemana-mana. Kalau beracun, kepala bisa menggigit dengan bisa-nya, beberapa buntut ular pun bisa menyambit dengan racun-nya. Alih-alih yang ingin memegang malah mati ditempat. It will be a nightmare ever.

Lalu strategi macam apa sih? Inilah yang seharusnya dijawab pada seminar ini. Akan tetapi, bahkan sebelum acara dimulai, kita bisa menebak, strategi apa yang sudah dilaksanakan. Yup. Dengan (telah) diperkenankannya acara seminar ini, tentu sekaligus menegaskan bahwa “kepala” sudah dipegang. Sehingga dapat disimpulkan, seminar setengah hari yang yang diikuti sekitar seratusan peserta ini membidik “ekor”.

Dengan ingin bermigrasinya Pemerintah Kota Bogor, bisa jadi, sebagai ajang sosialisasi, seminar strategi migrasi ini diharapkan dapat merangsang para lurah, camat, pengusaha perhotelan, sekolah dan stakeholder lain untuk aware dan segera mempelajari Linux sebab inilah sistem operasi yang akan dipakai diseluruh instansi dibawah Pemerintah Kota Bogor.

Bau bisnisnya pun tak kalah menggiurkan. Bayangkan apabila satu saja instansi mendeklarasikan migrasi total dan go Open Source, proyek tidak hanya mencakup banyaknya PC desktop dan server yang akan dimigrasikan, tapi juga update keterampilan para pengguna. Istilahnya, biar susah, sekalinya dapat, rejeki melimpah.

Ini perbedaannya dengan proyek sejenis di instansi/perusahaan swasta. Lebih mudah, tapi terkadang nilainya bisa diperdebatkan. Bisa besar bisa kecil, tergantung “nasib”. Bisa dibayangkan satu departemen saja bisa sepuluh kali lipat dari proyek migrasi di perusahan swasta menengah. Belum lagi apabila melihat sisi “politis” dan “tanggungjawab” terhadap kemandirian bangsa terkait penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Bisa jadi, misi –sekaligus beban– sosial itu tetap melekat apabila berhadapan dengan institusi bernama “pemerintah”. Sangat menjanjikan.

Beberapa sambutan, baik dari Walikota Bogor hingga Direktur Aplikasi Perangkat Lunak Depkominfo –yang walaupun semuanya diwakilkan– jika diperhatikan isinya sudah dengan lugas dan jelas mendukung Open Source. Walikota Bogor, H. Diani Budiarto yang dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dishubkominfo Kota Bogor, H. Ahmad Syarief dan Direktur Aplikasi Perangkat Lunak, Lola Amalia Abdullah yang diwakilkan oleh Riki Arif Gunawan.

Sayang, presentasi Riki yang memaparkan berjudul “Free & Open Source Software : Pilihan Utama Software Legal” hanya sekilas menginformasikan mengenai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (SE MenPAN), yang notabene berwewenang dan berkompeten masalah SDM berjulukan ‘PNS”. Mungkin ada baiknya sekalian diberikan contohnya pada materi yang difotokopi panitia, atau sekedar ditampilkan di layar presentasi mengenai Surat Edaran tersebut.

Sebab, walau Surat Edaran disebarkan kemana-mana mulai dari para menteri, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, hingga ke para kepala instansi pemerintahan termasuk walikota, dapat dipahami mungkin sosialisasi (baca: surat) itu tidak sampai ke para lurah dan camat ini. Ini cocok sekali untuk meyakinkan bagaimana dukungan dan komitmen institusi pemerintah terhadap gerakan Indonesia, Go Open Source (IGOS) yang dideklarasikan pada tahun 2004 yang lalu. Apalagi ada kata “diwajibkan” pada surat edaran tersebut. Menilik psikologis para PNS, baik institusi sipil maupun militer, acuan diwajibkan ini bisa menjadi perintah langsung (direct order) untuk eksekusi.

Bagaimana dengan pelaku bisnis dan lembaga diluar pemerintahan? Tentu UU HKI No. 19/2002, Surat Edaran Kepolisian mengenai jerat hukum pembajakan, Kampanye Be Legal dan hukuman yang tanpa pandang bulu bisa menjadi shock therapy.

Beberapa berita teranyar, baik melalui media cetak seperti koran dan media online seperti di detik.com mengenai kampanye sweeping produk aplikasi bajakan di laptop serta beberapa perusahaan besar yang kena ciduk dan berurusan dengan hukum akibat pembajakan, misalnya berita (adanya isu) sweeping di bandara, dan perusahaan sekelas Autodesk bersama aparat menutup dan memperkarakan sejumlah perusahaan yang menggunakan peranti bajakan produk desain teknik mereka. Ini adalah shock therapy yang berdampak positif bagi kampanye Be Legal. Ya, bukan hal yang aneh, apabila ketakutan (fearness) ini terkadang bisa –dan perlu– dieksploitasi, selain tentunya dengan tambahan beberapa keunggulan Linux & FOSS dibanding peranti proprietary dan berkode tertutup lainnya.

Ada dua alternatif masalah Be Legal ini, yaitu membeli peranti lunak atau sistem operasi yang sama dengan harga yang menguras kantong, atau migrasi (beralih) ke Open Source, dalam hal ini paling populer dan paling mudah adalah Linux. Tentu pemikiran logis dan masuk akal adalah migrasi segera ke Open Source atas berbagai pertimbangan keunggulan yang bisa dua kali lipat lebih banyak daripada beli peranti lunak yang “Asli”. Pemerinta Kota Bogor, dalam hal ini, telah memilih solusi kedua, dan strategi berikutnya adalah sosialisasi, dalam bahasa artikel liputan ini, “memegang ekor”.

Dalam membahas strategi migrasi ini dihadirkan tiga narasumber. Dua dari pemerintahan yang memiliki interkoneksi dengan proses migrasi Pemerintah Kota Bogor yaitu perwakilan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), perwakilan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan –perlu diakui bahwa tokoh sentral, “Petinju” tunggal dalam seminar ini adalah Pak Michael “Opa Michael” Sunggiardi, seorang warga bogor (perlu digarisbawahi) yang sudah puluhan tahun bergelut di bisnis TI dengan prototipe toko komputer pertama di Kota Bogor, yaitu Batutulis komputer. Selain beliau aktif sebagai ‘jurkam” Linux nasional yang telah berkeliling sabang sampai merauke lewat kapasitasnya sebagai konsultan Jardiknas, pebisnis, sekaligus evangelist.

Setelah pemaparan secara teoritis dengan usaha membuka wacana dan cakrawala pengetahuan para peserta seminar mengenai apa itu FOSS, mengapa memilihnya dan aspek-aspek lain terkait, Opa Michael tanpa banyak bicara langsung saja mendemokan laptopnya yang sudah diisi dengan sistem operasi Windows legal dan mau dicoba dengan memakai USB Flashdisk untuk menjadi “Live USB” Sistem operasi Linux yang langsung siap pakai. Setelah reboot dan menjalankan Linux Ubuntu yang sudah dikemas sedemikian rupa di USB yang “berukuran mini kapasitas maksi”, para peserta mulai tercengang melihat kehebatan Linux yang “cuma” berukuran USB Flashdisk 2 GB. Untuk server, Opa Michael menamakan distro (distribusi Linux) hasil oprekannya sebagai “yUeSBe”. Plesetan dari USB dengan format penulisan ala “bahasa indonesia yang tidak disempurnakan”.

Menurut kontributor tetap majalah InfoLinux tersebut, Inilah yang disebut dengan “strategi terbaik” sesuai judul seminar. Diharapkan, dengan memakai sebuah usb flashdisk, maka kendala dan alasan-alasan yang membuat para PNS dan masyarakat umum menolak me-linux-kan diri tidak dapat menjdi alasan. Sebab, dimanapun berada, tinggal colok dan restart komputer, maka Linux pun mucul dihadapan. Kurang lebih, strategi ini adalah implementasi konkret dari ungkapan terkenal (famous quote) “ala bisa karena biasa” dan “tak kenal maka tak sayang”.

Jika berbicara ekor, maka apabila “kepala” –anggap saja ular– ini, dipegang, biasanya ekor akan berhenti beraktivitas aktif. Siang itu, para Lurah dan Camat dalam sesi tanya jawab “hanya” meminta informasi mengenai konektivitas data, keamanan data dan kemampuan konversi data lama ke dalam aplikasi berbasis FOSS. Pertanyaan yang teknis dan sangat masuk akal diutarakan oleh para pegawai pemerintahan sebab terkait dengan pelayanan mereka kepada masyarakat. Dengan mudah beberapa pertanyaan ini dijawab pembicara dan sepertinya para penanya puas.

Ya, kebanyakan memang pengguna (user) tidak perlu mengetahui secara teknis permasalahan administrasi sistem maupun troubleshooting. Asalkan bisa dipakai, dan sudah menjadi perintah baginya, tentu mudah dilaksanakan. Di lapangan, biasanya staf teknis yang mengerjakannya. Artinya dalam hal ini, walau demikian sulit, apabila sudah memegang “kepala”, dan “badan” (manajer dan staf bagian atau divisi TI), maka “ekor” yang “suka mengekor” ini cukup mudah dikendalikan.

Cukup jenaka, sebuah joke yang dilontarkan dalam rangka ice breaking di awal pembacaan kata sambutan, oleh H. Ahmad Syarief, Kepala Dishubkominfo Kota Bogor yang mewakili Walikota Bogor kepada peserta, khususnya para PNS kelurahan dan kecamatan di Kota Bogor, bahwa “sebelum pakai Blackberry, bisa dulu internet, ngerti dulu apa itu internet. Pake dulu Linux buat internetan. Nah baru di beli atuh blekberinya.. tapi belinya yang dua ratus ribu aja diluar” (seraya menunjukkan booth Telkom Flexi). Yang tentunya mengundang tawa para hadirin.

Selain mulai meningkatnya kesejahteraan para PNS, “godaan” blackberry tentu membuat rasa ingin mengetahui teknologi mereka semakin besar. Dan ingin tidak “gaptek” pun terlihat jelas dari angguk-anggukan kepala pada saat berinteraksi dan tanya jawab dengan para narasumber.

Pentas migrasi ini tampaknya bukan sebuah akhir, namun justru awal dari sebuah ide besar. Saat ajang ini berlangsung, bertemunya Michael Sunggiardi plus Pemerintah Kota Bogor, Depkominfo dan BPPT mensinyalir agenda lebih besar. Dan memang, ketika dikonfirmasi, konsep Bogor Cyber City ternyata sudah mulai digulirkan kembali sejak pertama kali dicetuskan satu dekade lalu.

Saatnya memang, Kota Bogor berbenah dan menata pelayanan masyarakat dengan maksimal dan optimal. Dengan efektif dan efisien. Selain Bogor Cyber City, tahun 2010, artinya tahun depan, Bogor juga akan menjadi tuan rumah Konferensi Linux Indonesia (Indonesia Linux Conference). Acara nasional ini, dengan demikian sudah pasti mendapat sambutan hangat dari Pemkot Bogor. Apalagi, konferensi salah satu distro Linux terbesar di Indonesia, Konferensi BlankOn Linux, yang digelar beberapa waktu di Universitas Pakuan, Bogor juga mencatat kesuksesan. Sebuah tambahan track record yang paripurna apabila implementasi penggunaan aplikasi Open Source di seluruh instansi pemerintahan pada tahun 2010 nanti juga dianggap dilaksanakan dengan baik oleh Kota Bogor dan tentunya juga kita harapkan adalah Kabupaten Bogor yang segera menyusul “saudaranya”.

Hari itu, diruang rapat yang disulap menjadi ruang seminar, berkumpul elemen-elemen Kota Bogor, didukung total oleh pemerintahnya sendiri, Bogor, segera menjadi “ular naga yang panjang bukan kepalang” yang diyakini sebagai simbol keberkahan, kekayaan, keberuntungan. Kepalanya sudah menjadi Linux, Badannya sudah Linux, ekornya pun sudah memegang Linux dalam satu alat kecil, bernama USB Flashdisk.

Deskripsi Tulisan :
Sesuai dengan Tema Meningkatkan Kepedulian Masyarakat untuk Penggunaan Open Source, maka tulisan ini memaparkan tentang adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor beberapa hari yang lalu sebagai bagian dari strategi meningkatkan kepedulian masyarakat, utamanya diseluruh kalangan pemerintahan di wilayah Kota Bogor dan stakeholders Kota Bogor.
Penulis mendeskripsikan dan menuliskan kegiatan ini sebagai sebuah langkah Pemerintah Kota Bogor beserta berbagai elemen masyarakat di Kota Bogor yang sudah seia-sekata dalam menggunakan peranti lunak Free & Open Source dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Tentang Penulis :
Alumnus Universitas Indonesia, Departemen Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara dengan konsentrasi masalah Kebijakan Publik di bidang Pendidikan & TIK, serta e-government dalam kaitannya dengan good governance.

[email protected]

Subscribe / Share

[email protected] tagged this post with: , , , , , , , Read 345 articles by

Apa Pendapatmu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Intellectuals Networked

Iseng Dijual by UC

Fast & Most Reliable Domain Hosting Services!
Toko Online Gratis

My Books

Intellectual Visits

free counters

free web counter

Tweet with UC

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Switch to our mobile site