Legasi Intelektual
Bagiku, pendidikan itu educating the heart. Namun, di negeriku, pendidikan
itu educating the brain. Hasilnya: a flock of new barbarian. Yang cakap,
cerdas, berpengetahuan tinggi, cuma siap bekerja dan dipekerjakan sebagai
ahli bayaran.”
Sindiran Profesor Soetandyo Wignjosoebroto ini dicetuskannya lagi saat
berbicara pada diskusi Forum ”Menjadi Indonesia”, di Jakarta, 19 Mei lalu,
bertajuk ”Kemiskinan Karakter Bangsa”. Beberapa bulan sebelum wafat, ia
juga menulis di Facebook: ”Mengapa aku merasa aneh dan asing di kampus?
Pembicaraan di mana-mana kok hanya menyangkut pekerjaan teknis, bukan
perburuan meningkatkan harkat ilmu dan martabat ilmuwan. Apakah kampus lain
juga begitu?”
Kemasygulan Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Airlangga itu
menyegarkan kembali kekhawatiran Julien Benda tentang the betrayal of
intellectual, pengkhianatan kaum intelektual. Di sini, pesan Albert
Einstein (1938) ketika revolusi industri bergemuruh melanda Eropa dan
Amerika menjadi relevan: ”Perhatian kepada manusia itu sendiri dan nasibnya
harus selalu merupakan minat utama dari semua ikhtiar teknis, agar buah
ciptaan pemikiran kita merupakan berkah dan bukan kutukan terhadap
kemanusiaan”.
Ruh yang tergadai
Cendekiawan Soedjatmoko (1972) pernah mengingatkan perlunya sebagian
intelektual tetap berada di ”luar pagar” untuk mengkritisi setiap kebijakan
koleganya, kaum teknokrat di lingkar kekuasaan. Tidak perlu ada dikotomi
antara asketisme intelektual dan mereka yang merasa nyaman ”bergelayut di
bawah pohon rindang kekuasaan”.
Pandangan ini sejalan dengan Michel Foucault yang secara terang benderang
memilah hubungan intelektual dan kekuasaan. Foucault menilai
intelektualitas hanya berporos pada dua kecenderungan belaka.
Pertama, seorang intelektual menjalankan fungsi intelektualnya sebagai
suatu tindakan subversif, negasi atas sebuah konstruksi atau paradigma
kebijakan. Kedua, sekaligus antitesisnya, seorang intelektual memanfaatkan
fungsi intelektualitas sebagai pemberi legitimasi.
Dengan demikian, tarikan gravitasi kekuasaan dan politik yang acap kali
memesona seharusnya tidak meluruhkan elan intelektual. Namun, pada
akhirnya, kesanggupan memikul moralitas intelektual sepenuhnya bergantung
pada integritas setiap individu.
Perbedaan pengembaraan itulah yang kelak menentukan seseorang layak
disebut intelektual otentik atau malahan terjerembap berperilaku
politicking. Manakala yang mengemuka dari laku seorang intelektual justru
sikap penghambaan atas kekuasaan, berlakulah adagium: mereka yang tidak
firm dengan integritasnya, pada umumnya akan terbiasa melakukan semua jalan
yang mungkin untuk mempertahankan posisinya.
Ruh yang tergadai, laku tindak yang mengingkari etika intelektual itu,
bukanlah hal baru. Ia berada di dalam resultante, gaya tarik-menarik
dinamis dan selalu menggoda mereka yang memiliki keahlian dan kapasitas
ilmu di atas rata-rata.
Pengakuan dosa
Belum lama berselang, dua profesor riset bidang ilmu rekayasa
pangan—sahabat saya—menerima anugerah berlainan. Yang pertama diangkat
sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), lembaga
bergengsi kumpulan para ilmuwan terpilih, sebagai penghargaan atas
dedikasi, ketekunan, dan sumbangannya terhadap pengembangan disiplin ilmu
tersebut. Profesor kedua ditugaskan menjadi atase pendidikan di sebuah
negara.
Untuk teman pertama, pujian yang pantas dilayangkan adalah no question.
Anda berhak dan layak menerimanya. Sementara untuk teman kedua, meski
dengan sedikit menyayangkan, tetap berhak mendapat ucapan selamat mengemban
tugas. Tentu saja sembari tidak lupa mengingatkan kepada yang bersangkutan
bahwa jabatannya itu lebih bersifat penunjukan, political appointee, tidak
berkaitan sama sekali dengan standar meritokrasi keilmuan.
Intelektual sejati mewariskan jejak pikiran, karya, sumbangsih besar
terhadap kemanusiaan, sekurang-kurangnya bagi disiplin ilmu yang
digelutinya. Di ruang publik, mereka boleh jadi tidak mencorong, bahkan
terlewatkan, dan dilupakan. Mereka umumnya membuat ”tapak jalan” sendiri
yang diteladani murid-murid terbaik.
Mereka tidak silau jabatan struktural yang penuh takik-takik administratif
dan protokoler. Mereka bahkan sering kali tak perlu rekognisi internal
ataupun eksternal untuk melambungkan namanya.
Mereka bahkan tidak merasa terbatasi ekspresinya ketika lingkungan
(pengabdian) di sekelilingnya tidak kondusif atau tidak mengapresiasi
kiprah, dedikasi, dan karya-karyanya. Lapangan keilmuan terlampau luas
untuk dipagari tembok universitas, bahkan negara.
Para pendiri bangsa—sebagian besar tak bergelar akademis—adalah
intelektual sejati dengan integritas tak terpermanai. Dengan kedalaman dan
keluasan ilmu, kegagahan martabat, kekayaan tempaan dan bantingan, mereka
akhirnya tetap saja meroket menjadi pribadi-pribadi raksasa dengan legasi
nyata, tak lekang dari generasi ke generasi.
Prof Andi Hakim Nasoetion (1932-2002), peraih PhD bidang statistika
eksperimental dari North Carolina State University, AS, juga mantan Rektor
IPB yang mencetuskan penerimaan mahasiswa baru tanpa ujian masuk, pernah
mengaku ”berdosa” lewat tulisannya tahun 1985. ”Beberapa kali, selang dua
atau tiga tahun, saya sempat menjenguk almamater saya yang kedua di Amerika
Serikat dan berjumpa dengan guru saya. Setiap kali bertemu, ia terpaksa
menanyakan apa pekerjaan saya karena hal itu memang tidak ada lagi. Tahun
1969 saya laporkan bahwa saya adalah Dekan Fakultas Pascasarjana IPB.”
”Tahun 1981,” begitu kisah Prof Andi Hakim Nasoetion, ”ketika berjumpa
lagi dengannya, ia tertawa terbahak-bahak karena saya telah menjadi rektor.
Semua muridnya boleh dikatakan telah menjadi ilmuwan statistika terkenal di
dunia. Hanya saya muridnya yang menjadi administrator perguruan tinggi,
menyimpang perjalanan hidupnya dari latihan penelitian yang ditempakannya
kepada saya selama 38 bulan.”
(SUWIDI TONO, Koordinator Forum ”Menjadi Indonesia”)
artikel ini dimuat di harian Kompas, 19 September 2013. http://print.kompas.com/
