Pengantar Tulisan
Dunia Open Source merupakan dunia yang unik, kalau tidak bisa dibilang aneh. Jika “tren” di era 1980-an adalah adanya gelombang menutup kode sumber (source code) yang dipelopori Bill Gates dengan Microsoftnya sehingga walaupun terkesan “pelit ilmu” namun terbukti sarana yang efektif untuk mendulang uang dari pelanggan. Oleh sebab itulah, sejak awal, bisa kita prediksi bagaimana teknologi yang dikembangkan “secara rahasia” ini mampu menjadi penyangga perekonomian para pelopornya. Bahkan dunia TIK pun menjadi latar bisnis permanen diantara top ten individu terkaya di dunia.
Sejak diciptakannya kernel Linux oleh mahasiswa Helsinki, Finlandia bernama Linus Torvalds di tahun 1991, gelombang berikutnya adalah semacam semangat “anti kemapanan” yang berkembang, dan biasanya, gairahnya menyentuh urat nadi para mahasiswa. Sama halnya dengan gairah akan aktivitas politik “tengil” ala Punk Rock sampai Che Guevara dan Marx di dada kaos merah mahasiswa. Ideologi “kiri” memang sangat “seksi”, dan wajar apabila “suara pembebasan” ini sangat santer di sanubari mahasiswa, sebab pubertas kemerdekaan dan kebebasan paling tinggi dialami generasi muda berusia 15 tahun hingga 30 tahun. Selebihnya, biasanya realistis menghadapi kenyataan dunia. 🙂
Perkembangan selanjutnya, perusahaan top markotop dunia banyak tampil sebagai “evangelist” Open Source. Dua diantaranya yaitu Sun Microsystems dan Canonical. Jika Sun fokus ke pengembangan teknologi dan banyak diantaranya “dibuka” (baca : open sourced), salah satunya distro Open Source bernama Open Solaris (OSOL), maka Canonical langsung support di pengembangan distro Linux berlabel UBUNTU.
Nah, terkait dengan itu, sebagaimana pentingnya Sadar HKI dan Melek TI, ternyata Open Source lebih dari sekedar melek TI. Open Source juga memiliki makna interpretatif yang dahsyat. Terutama dalam konteks penghargaan hak atas kekayaan intelektual (HKI).
Segitiga ABG : (F)Aktor Penentu TIK di Indonesia.
Era baru ini ditandai dengan masa ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (Knowledge Economy) dan karyawan yang memiliki pengetahuan (Knowledge Workers) sebagai asset penting perusahaan. Ide-ide kreatifitas yang dibangun oleh SDM berkualitas dan berpengetahuan membuat satu perusahaan dapat menungguli perusahaan yang lain. Post It Note sebagai contoh, adalah karya seorang karyawan IBM yang merasa ribet untuk mengatur perlengkapannya. Inovasi post it note distandardkan dan dipatenkan oleh IBM dan tak dinyata laku keras.
Namun masalah penegakan HKI menjadi simpang siur manakala di era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini dimana pengetahuan (knowledge) adalah kata kuncinya. Hal ini disebabkan simpulan mengenai diskursus HKI di dunia TI dengan khazanah produk TI mulai dari software program hingga sistem operasi, mulai dari desain iklan flyer hingga ringbacktone, yakni isu Be Legal. Jawabannya adalah beli Lisensi produk-produk “modal kerja” dalam menghasilkan produk kreatif (creative product) atau, pilihan kedua yang tidak populer : memakai produk Open Source.
Dalam memaknai HKI dalam konteks TIK, terdapat stakeholder yang berperan sentral, yaitu Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Kalangan Akademis (kampus dan sekolah). Istilah ini pertama muncul dari Kementrian ristek dan depkominfo, dua lembaga yang berperan strategis terhadap perkembangan TIK di Indonesia. Dari tiga “segitiga ABG” (Academic, Business, Government) hal yang menjadi fokus penting dan determinan dalam proses perkembangan TIK di Indonesia antara lain :
1.Sisi Pendidikan (Academic). Adalah pendidikan TIK yang bebas netral dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen). Dalam hal ini, kurikulum Pendidikan, utamanya untuk matapelajaran terkait sekolah kejuruan di rumpun teknologi harus mampu menempatkan diri secara netral dalam pembelajaran. Seyogyanya pembelajaran TIK di sekolah ditingkatkan dengan berwawasan TIK namun tidak menyebabkan biaya pendidikan membengkak. Pemanfaatan TIK di sekolah harus bebas dari peningkatan biaya yang memberatkan banyak orangtua siswa. Jangan sampai beban TIK di sekolah begitu tinggi sehingga pemanfaatan TIK di sekolah hanya bisa dinikmati oleh sekolah “elit” atau yang memasang slogan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) atau Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Ini problema tersendiri di dunia pendidikan.
2.Sisi Bisnis (Business). Adalah pengadopsian teknologi seperti apa yang selain mewujudkan kemandirian, juga fleksible dan memenuhi syarat dari sisi bisnis. Jika pilihannya teknologi open source, tentu pebisnis open source memiliki preferensi sendiri mengapa memilih itu. Banyak hal, misalnya adanya push factor dari pemerintah yang mengeluarkan UU HKI, SK MenPAN yang mengisyaratkan secara eksplisit “migrasi” sistem menuju open source untuk seluruh kantor dan instansi dengan tenggat Desember 2011, juga pull factor dimana demand dari dunia bisnis mengisyaratkan dibutuhkannya aplikasi-apliksi berbasis open source untuk entreprise karena handal dan reliable untuk memperlancar proses bisnis (business process).
3.Faktor penting : yaitu pemerintah. Pada saat tulisan ini dibuat, pemerintahan SBY sedang menyusun kabinet baru yang berisi tokoh-tokoh yang beragam latar belakangnya, dengan komposisi Profesional sekitar 55% dan berasal dari Partai Politik 45%. Pertanyaan sederhana dari penggiat TIK baik di kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat yang memahami perlunya TIK. Apa yang akan terjadi kemudian? Bisakah Kementrian Ristek, Depkominfo, dan Depdiknas menjadi segitiga busur yang melengkung dan siap melepaskan anak panah ke arah Kemandirian Bangsa? Atau bakal ada lagi MOU dengan vendor sistem operasi Proprietary Jilid II? Kita bisa lihat nanti dan amati.
Jika akhir 2009 ini diisi oleh trend “open source” baik yang bersifat “free” maupun tidak, pertanyaan “serius”nya tentu untuk pemerintah. Mengapa, sebab dari seluruh sisi segitiga ABG, Pemerintah sangat sentral dalm hal formulasi kebijakan dan implementasinya. Pertanyaan yang sama tidak dapat digunakan untuk kalangan bisnis maupun kalangan akademik yang berkutat dengan pengembangan dan pengggunaan teknologi yang “tepat guna” secara langsung untuk kepentingan masing-masing.
Beranikah Pemerintahan baru mengimplementasikan penggunaan Open Source dalam rangka pemanfaatan TIK dan penghematan negara, juga melepaskan diri dari stigma negatif ala Priority Watch List bangsa ini sebagai bangsa pembajak? Kalaupun yakin IYA, tidak akan maksimal apabila tidak didukung total dan masih bersifat parsial, “kantormu urusanmu, departemenku urusanku”. Lalu apa solusi strategisnya? Masih adanya stereotype negatif “beda pemerintah, beda kebijakan” terus membayang-bayangi, utamanya dari dua lembaga strategis di bidang TIK, yaitu Kementrian Ristek dan Departemen Komunikasi dan Informatika. Ditunjang dengan keberadaan departemen-departemen yang juga menterinya baru, apa iya, ikrar “indonesia go open source” oleh departemen-departemen strategis tidak akan menjadi pepesan kosong belaka.
Untuk proses diseminasi dan sosialisasi Open Source adalah satu kata dari Kepala Pemerintahan. Ya, penulis berharap, Slogan Indonesia, Go Open Source (IGOS) yang jelas-jelas fait accomply menyebut nama INDONESIA diucapkan –walau sedikit– oleh Presiden SBY. Penulis ingin sekali mendengar disebuah kutipan, seorang kepala negara menyebutkan “Indonesia, Go Open Source!”. Dengan komposisi historis feodal di negeri ini, proyek besar Open Source untuk Indonesia bisa berjalan, apabila puncak pimpinan memberikan “tuntunan” dan “arahan”. Jika Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) saja cukup powerful mendorong dinas-dinas dan pemerintah daerah migrasi ke Open Source dengan tenggat Desember 2011, tentu kalimat sakti SBY akan terdengar hingga pelosok. Mulai dari pegawai yang mengerti apa itu Open Source, hingga aparat pemerintahan yang seumur hidup belum pernah menyalakan komputer. Semua harus ke Open Source. Demikian bunyi SE MenPAN No. SE/01/Men.PAN/3/2009. Belum lagi kita masuk ke ranah religi dimana moral dan “surga neraka” menjadi bandulnya. Fatwa haram untuk produk bajakan, bagi sebagian besar umat muslim memberikan arti penting untuk memulai migrasi ke Open Source.
Dari berbagai sudut pandang, penggunaan peranti lunak legal dan Go Open Source sudah dikumandangkan jauh-jauh hari oleh berbagai instansi yang mewakili aspirasi dan penegakan hukum di negeri ini. Ada Undang-undang Hak Cipta. Ada pula Surat Edara Menkominfo dan Surat Edaran MenPAN. Juga shock therapy dimulai Kepolisian RI dengan Surat Edaran Bareskrimnya ke berbagai institusi swasta. Jangan sampai, berganti pemerintahan berganti pula kebijakan. Terbukti, mendorong implementasi TIK ke arah Open Source sulit sekali. IGOS Summit sudah beberapa kali digelar, institusi seperti LIPI pun banyak mengeluarkan kajian-kajian TIK yang berkesimpulan sama. Go Open Source. Masih bertahan dijalur “dakwah” dan “jihad” adalah Ristek yang mengembangkan IGOS Center, mengadakan lomba-lomba Linux & FOSS, juga Departemen Perindustrian dengan RICE dan bahkan, tak ketinggalan swasta misalnya SUN Indonesia dengan proyek COSTA nya. Sebelum semua kehabisan energi, eksekutif pemerintahan harus segera mengeluarkan pernyataan jantan mengenai masa depan Open Source di Indonesia.
Faktor lain terkait implementasi TIK (pelengkap di lapangan) adalah yang keempat, sudut pandang Masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek dalam rangka sosialisasi TI dan penghargaan HKI. Simpelnya, bagaimana masyarakat melek TI sekaligus Sadar HKI. Ini membutuhkan kerjakeras dari segitiga ABG tersebut dimana peran integratif tentu ada pada tingkat diseminasi dan sosialisasi masif dari Open Source oleh lembaga-lembaga dan individual yang ada. Masyarakat tak akan sayang, apabila tak kenal. Solusi keamanan dan solusi sederhana yang mampu melekat di ingatan masyarakat, misal “Bebas Virus” tentu menjadi ramuan penting sajian Open Source di masyarakat.
Nah, ibarat isu “angkatan kelima” yang populer di masa Orde lama dulu, faktor atau aktor kelima yang bisa kita definisikan adalah perspektif penggabungan (integrasi) dari segitiga ABG yang membentuk ranah sosial kemasyarakatan. Perspektif ini diisi oleh komunitas-komunitas Open Source, idealis-idealis yang bergabung menjadi sebuah gerakan open source yang mendukung IGOS (Indonesia Go Open Source). Termasuk didalamnya kelompok pengguna Linux (KPLI), komunitas-komunitas pengembang open source, yayasan penggerak linux, Asosiasi bisnis di bidang open source, juga asosiasi profesional. Dari pemerintahan, memberikan program-program stimulan misalnya lomba-lomba creative design, lomba open source dan juga membentuk wadah untuk sosialisasi dan penetrasi lebih jauh, misalnya IGOS Center dan POSS oleh Ristek, FOSS ID yang disupport Depkominfo, ataupun RICE oleh Departemen Perindustrian.
bersambung ke bagian kedua/terakhir
