Pendidikan, Pemilu dan Pendidikan Pemilu

Pembaca, apa kaitan antara tiga kata kunci sekaligus menjadi judul artikel ini? Tentunya bukan hanya permainan kata, namun konektivitasnya tinggi sekali dan terjadi jerat kausalitas antara Pendidikan, Pemilu dan Pendidikan Pemilu. Tiga isu ini menjadi hingar bingar manakala pada saat ini di televisi, gencar berita-berita mengenai hasil Pemilu Legislatif yang boleh jadi penuh cacat dimana-mana, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Sengaja, ulasan ringkas ini tidak berniat membahas menang-kalah di Pemilu maupun keberpihakan kepada kelompok dan atau partai tertentu. Biarlah itu menjadi bahan analisis pengamat politik yang semakin lama semakin banyak di negeri ini. Masih pada media yang sama, perhitungan suara real time KPU maupun quick count dari lembaga-lembaga survey diselingi iklan ”Sekolah Gratis” dengan bintang bu guru dari tetralogi Laskar Pelangi bernyanyi-nyanyi ria mengenai pendidikan.

Pendidikan. Apabila dikaitkan dengan konteks pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif dan bahkan nanti ke pemilihan presiden, tentu sudah menjadi dagangan utama. Betapa tidak, pendidikan yang maha penting, terlupakan belasan tahun dan sistem pendidikan yang carut marut menghasilkan sarjana (scholar) yang pintar dan siap membodohi rakyat. Bukan hal yang salah, memang, apabila saat ini pendidikan gratis menjadi isu sensitif bagi rakyat. Hal ini dimanfaatkan dengan cantik oleh calon-calon bupati, walikota, gubernur, calon legislatif, bahkan di kampung saya yang ndeso, rakyat milih kepala desa dan ketua RT yang mengangkat janji pendidikan gratis, kalau tidak gratis, ya mumer (murah meriah). Masalah darimana ”dana talangan”nya, itu urusan si pembuat janji. Contoh, gubernur Sumsel saat ini, dengan jargon ”pelopor pendidikan gratis di sumsel” sukses memukul incumbent yang berpose dimana-mana dengan modal double-winner Sriwijaya FC yang dibesut ala Chelsea FC. Cerita dibalik perseteruan ini cukup seru, namun baiklah, kita cukup bahas tiga kata kunci saja.

Pemilu. Kata kunci kedua ini tidak perlu dijelaskan lagi, sebab sudah kita lalui bersama ”pahit-manis”nya. Pahit bagi yang kalah, manis bagi yang menang. Kalau mau manis-asam-asem seperti jargon sebuah permen, silakan berkoalisi bagi organisasi partai atau gonta-ganti partai bagi individual. Nah, wa bil khusus pemilu 2009, Pendidikan, penulis lihat, bisa jadi salah satu komoditi yang acap kali dijual. Pendidikan gratis, pendidikan murah dst. Bersanding dengan isu Sembako. Di tempat ketiga ada nasionalisme. Pemilu seyogyanya memang tempat berjanji (bersumpah). Tempat menguji si pahit lidah adalah ketika terpilih nanti. Jadi pendidikan sudah menjadi kata kunci yang pertama, dan Pemilu adalah event yang mengunci sebuah perubahan sistem dan paradigma pendidikan menjadi lebih menjanjikan dan bervisi dan wawasan masa depan. Memang, pendidikan tidak bisa tuntas hanya pada tataran retorika, namun dalam sudut pandang prinsip administrasi negara dan birokrasi dengan dikotomi politik administrasi negaranya, maka legislatif dan pemerintahanlah yang bertanggungjawab tentang fungsi kebijakan publik, dalam konteks ini adalah di bidang Pendidikan. Demikian pendidikan dipandang.

Lalu, apa maksud Pendidikan pemilu? Tentu bukan hanya isu masalah Politik dan masalah pendidikan an sich, tapi juga bagaimana Pemilu ini tersosialisasi (input) dan terselenggara (process) serta menghasilkan pelajaran demokrasi yang berharga (output). Carut marut pelaksanaan Pemilu 2009 merupakan gambaran Pendidikan pemilu yang memilukan. Terlepas dari realita politik kemenangan partai tertentu, patut kiranya kita berkaca ada permasalahan apa dengan KPU, dan berpikir jernih, dimana keteledoran kita sebagai warga negara yang membiarkan itu terjadi, dan baru mengutuk diri sendiri setelah semuanya terlaksana. Belum lagi masalah pengumpulan data yang dari awal bisa ditebak, selain kendala komunikasi, kendala di bidang TI lain adalah serangan-serangan ke komputer server KPU oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini salah satu pelajaran yang dipetik dari Pemilu 2004 lalu mengenai rentannya data disusupi pihak-pihak yang mengaku ”hacker”.

Memang pemilu 2009 penuh kontroversi. Ada yang geleng-geleng kepala sambil menepuk jidat berkata, ”pemilu yang aneh.. capeeek deee..” ada juga yang ngomong pemilu ini ”busuk”,dan diisi oleh politisi busuk, DPT Busuk, KPU busuk.. mungkin juga para pemilih yang busuk? juga banyak pengamat berpendapat paling ”buruk” dari sisi manajemen penyelenggaraan (event organizing). Namun nasi sudah menjadi bubur, tinggal bagaimana membuat bubur yang tidak mengecewakan. Minimal masih bisa dimakan sama orang yang giginya ompong. Pelajaran yang berharga sudah kita dapatkan. Pendidikan, isu dan jargon pendidikan di Pemilu legislatif yang baru terjadi, dan bagaimana menghasilkan pelajaran yang berharga bagi demokrasi, hikmah yang membuat kita melakukan langkah lebih baik dan tidak terpelosok ke lubang yang sama. Patut dikawal dan diawasi, bagaimana agenda 20% anggaran pendidikan yang ditetapkan mulai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS)sampai ke tangan sekolah-sekolah dan dimanfaatkan untuk pendidikan yang gratis(dengan tanda kutip) kepada para orangtua siswa yang miskin papa. Bagaimana juga kabupatan dan kota mengelola APBD dengan alokasi pendidikan gratis sedemikian rupa agar kas tidak defisit dan menjadi ”besar pasak daripada tiang” akibat janji-janji politik sebelum menjabat.
Ke depan, Pendidikan mengenai Pemilu mesti diutamakan. Hak warganegara diberikan dan toleransi di kedepankan. Sudah barang tentu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus disempurnakan, karena banyak masyarakat yang ”tergolputkan”. Berbeda dengan KPU sebelumnya yang penuh ingar-bingar, KPU yang sekarang selain bekerja ”misterius” partai-partai –dengan menafikan faktor kekalahan– banyak yang meragukan integritasnya.

Pesta demokrasi masih belum usai. Masih ada wacana koalisi dalam menentukan capres dan cawapres, masih ada posko-posko pengaduan pemilu, dan masih ada keributan di beberapa wilayah di indonesia terkait pelaksanaan pemilu. Selain berdoa, tentunya Pendidikan Pemilu sebagai bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan, Nilai-nilai Hak Azasi Manusia dan Civil Society, kita perlu meneduhkan hati dan berharap yang terbaik menjadi pemimpin bangsa, sambil menjaga jalannya demokrasi dan reformasi sesuai dengan arah dan tujuan mengapa bangsa yang besar ini bersatu hingga sekarang. Kalau tidak, negeri ini sudah pasti bubar. Wallahu’alam..

____________________________
president@unggulcenter.co.cc
tulisan dimuat di media depok April 2009.