Pajak Ecommerce lagi ngehits. Bahkan Program Keluarga Harapan (PKH) sempat dibahas di ajang ini. Yup, di ajang Fiscal Days 2017 di hari kedua, bincang fiskal bloggers dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI.
Fiskal? Apa itu? Intinya adalah Pendapatan dan Pengeluaran Negara. Jadi nggak hanya pajak, fiskal lebih luas. Kalau Kebijakan Fiskal, adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.
Kelihatannya berat? Ngga juga sih. Intinya dalam pembangunan, memerlukan biaya-biaya. Negara membutuhkan pemasukan sekaligus akan mengeluarkan, itu sih intinya. Nah, dalam hal ini, tentu ada anggaran. Anggaran-nya namanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Simpel aja kan?
Untuk mensosialisasikan Rancangan APBN (RAPBN) 2018 nanti, sekaligus menggelar acara terkait kebijakan fiskal, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menggelar Fiscal Day 2017. Lokasinya di Gedung Notohamiprodjo Kementerian Keuangan, Jakarta.
Acara yang digelar selama dua hari ini memiliki agenda ngobrol dengan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI dan pameran BKF di dalam gedung pada hari pertama, 5 Oktober 2017. Sedangkan hari kedua, 6 Oktober 2017 ada bincang dengan bloggers. Kebetulan, ada sekitar 15 bloggers keuangan dan perbankan yang terpilih. Hmm, UC salah satunya loh.
Acara yang dilaksanakan pada hari Jumat ini santai banget ya gais. Walau demikian, bobot penjelasan dan pertanyaan tetap loh fokus dan serius. Misalnya, sesuai dengan judul, pada acara ini bloggers menanyakan beberapa hal terkait utang negara, pajak atas ecommerce, hingga pelaksanaan alias Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendapat porsi tinggi dalam dana anggaran di tahun 2018 nanti.
Fokus RAPBN 2018 memang sebagai momentum perbaikan ekonomi yang harus kita jaga. Selain itu, ada beberapa fokus lain yang tentu jadi dasar filosofi dalam Rancangan APBN 2018 ini. Yuk baca nih.
Bapak Hidayat Amir, PhD Kepala Pusat Kebijakan APBN juga menyapa para bloggers sebelum acara mulai. Beliau yang pernah juga iseng ngeblog ketika studi doktoral di Australia ini pada pemaparan dan tanya jawab didampingi oleh Mas Akbar selaku moderator.
Dalam sesi tanya jawab ini, beberapa pertanyaan bloggers misalnya soal utang negara, memang sepertinya besar, tapi memang ternyata dibandingkan dengan negara lain, rasionya cukup kecil, bahkan Indonesia termasuk rendah. Itu berbeda sih dengan kondisi jaman orde baru dulu yang dimana-mana ngutang, kalau sekarang sudah produktif, bahkan APBN sendiri masyarakat berhak tau dan melihat.
Soal pajak ecommerce juga menarik. Beliau mengatakan memang belum ada hal yang pasti soal pajak ini. Masih dalam tahap diskusi dan memang pastinya akan ada insentif pajak untuk usaha startup digital di Indonesia. Tapi lagi-lagi, belum keluar ya. Masih pembahasan. Karena disana banyak pihak. Mulai dari startup digital sendiri, kementerian terkait seperti perindustrian, juga badan ekonomi kreatif (BEKRAF) selain Kementerian Keuangan sendiri. Sabar ya gais.
Soal pajak-pajak memang menjadi pemasukan penting bagi negara. Tapi nggak hanya itu ternyata, ada lagi penerimaan negara bukan pajak alias PNBP. Darimana aja sih, ini dia. Dari Sumber Daya Alam, Kekayaan negara yang dipisahkan, dari BLU (Badan Layanan Umum) milik pemerintah, juga PNBP dari Kementerian.
Soal Belanja negara, nah ini sensitif juga nih. Saya sendiri pengen tau. Ternyata dibagi dua. Pertama belanja untuk Kementerian dan Lembaga pemerintah (K/L) dan kedua untuk diluar K/L. Yang untuk K/L sih jelas ya diberikan aja ke mereka buat ini itu. Bayar gaji, program kerja dan seterusnya. Jadi bukan soal munut pajak ecommerce yang masih saat ini polemik aja hehe.. Untuk non K/L biasanya untuk pembayaran bunga utang, serta subsidi. Subsidi energi dan non energi.
Mau tau K/L mana yang dapat porsi duit negara untuk dibelanjakan paling besar? Ini dia.
Jadi, pemerintah lumayan transparan ya dalam hal APBN dan RAPBN 2018 nanti. Jadi, kamu dan kita jadi tahu, nanti pada taun depan, pendapatan itu berapa dan dikeluarkan untuk apa. Apalagi disini ada info kalau belanja pemerintah itu untuk apa aja. Nih, ada lima.
Jadi kalau melenceng, awas ya! Laporkan aja. Masih penak jaman sekarang to? Kita semua bisa tau dan awasi pelaksanaannya!
Pas ya kalau infrastruktur dpt anggaran lbh besar, soalnya lagi gencar2nya pembangunan sana-sini nih 🙂
Fiscal day mengingatkan bnyak hal y ttg perpajakan. Aku tau PKH dari teman yng skrg kerja sbg pendamping keluarga harapan, programnya lumayan Bagus sih memberikan bantuan pd masyarakat kurang mampu gitu.
Pajak e-commerce masih belum ketok palu. Memang perlu dipertimbangkan karena perputaran uang di sana yang besar.
Saya setuju kalo kebijakan fiskal ini disosialisasikan ke masyarakat akar rumput agar semua bisa memahami mengapa ada pajak, utang dan lain2
Jadi tahulah ya buat apa aja pajak. Semoga negara semakin baik
Ternyata tulisan dibelakang kang unggul itu tulisannya Bu Rini hehe..
semoga pemerintahan yang sekarang dan seterusnya tetap amanah!
Fiscal day ini memang seru dan banyak ilmunya, saya jadi ingat pelajaran pas kuliah.
Alhamdulillah sekarang informasi fiskal indonesia bisa diakses oleh umum ya mas. Topik diskusinya padat banget ya.
Program keluarga harapan ini aku cukup sering denger. 2 temanku sekarang jadi petugasnya, dan beberapa kali cerita. Semoga lancar programnya, ya.
Perlu dipikirkan masak-masak nih biar tidak jadi bumerang.
Perlu dipikirkan masak-masak untuk pajak e-commerce terutama yang masih bersifat usaha mikro dan rumahan, agar tak jadi bumerang.
Pajak ecommerce dan startup nih yang memang bikin penasaran. Satu sisi industri ini juga baru bertumbuh dan teknologinya pun relatif baru sehingga harus berhati-hati untuk mengejar pemasukan dari pajak. Kita tunggu deh… 🙂
kita juga harus bantu mengawal supaya rencana2 tsb berjalan dng benar ya mas Unggul 🙂
Posisi 1 anggaran KL ga akan geser dari Kementerian PUPR nampaknya dalam waktu menengah panjang. Secara infrastruktur di Indonesia masih belum semuanya. Semoga kelak kalau sudah terbangun, akan memberi dampak positif untuk penerimaan negara juga.
Wah penerimaan negara bukan pajak dan lain-lain bakal lebih transparan di tahun 2018 ….. Hasyek